SENGKARUT PRODUK HUKUM PEMERINTAH: (GAGAL PAHAM PENERBITAN PERPRES ALA PRESIDEN JOKO WIDODO)

Perpres No 39 Tahun 2015PARINTANG-RINTANG: Di media sosial, dalam satu dua hari ini, berita tentang jawaban nyeleneh Presiden Joko Widodo tentang ketidaktahuannya tentang isi Perpres tentang uang muka kendaraan dinas pejabat yang ditandatanganinya, menjadi bahan cercaan, olokan dan tertawaan berbagai kalangan.
Memang, adalah wajar bila presiden tidak mengetahui isi seluruh Perpres yang ditandatananinya tersebut, karena sebuah peraturan berisi banyak hal seperti Judul dari Produk hukum yang akan ditandantangani, ketentuan umum, ketentuan substansial, ketentuan lainnya dan ketentuan penutup. Bab dan pasal peraturaran tersebut tentunya sangat susah diingat satu persatu. Adalah sangat mustahil baginya mengingat apa isi setiap pasal yang dituangkan.
Tetapi, sungguh tidak wajar bagi seorang otoritas (presiden) untuk tidak mengetahui apa substansi yang akan ditandatanganinya, terutama substansi setelah kata “TENTANG” pada bagian awal dari peraturan yang ditandatagani tersebut. Dalam berbagai peraturan yang menjadi standar operasional prosedur (SOP) instansi pemerintah, sebuah peraturan yang hendak ditandatangani oleh yang otoritas berwenang, biasanya diberi pengantar berupa Memorandum atau Nota Pengantar Naskah Dinas yang berisi subsatansi dari produk hukum yang akan ditandatangani tersebut. Sebelum rancangan produk hukum tersebut sampai ke meja sang otoritas (Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, dst), Memorandum tersebut biasanya akan dibubuhi coretan disposisi oleh pejabat yang berwenang. coretan tersebut dapat berupa permintaan dan atau permohonan pejabat atau pihak terkait untuk mengkaji ulang, melengkapi atau menjelaskan substansi dari produk hukum yang akan ditandatangani. Pengkajian tersebut, biasanya disertai dengan penyelarasan terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya, berisi uraian ringkas tentang latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arahan pengaturan.
Bila semua permintaan dan perintah pada lembaran disposisi tersebut sudah dipenuhi, rancangan peraturan itu lalu diberi beri stempel sudah diperiksa oleh Bagian/ Biro hukum, selanjutnya pada bagian yang akan ditandatangani oleh autoritas diberi paraf koordinasi, dengan paraf Sekda/ Sekjen/Mensesneg sebagai paraf terakhir. Otoritas setelah membaca memorandum atau nota pengantar naskah dinas yang dipenuhi coretan disposisi tersebut berkesempatan mendapatkan penjelasan dari yang terkait secara lengkap melalui coretan pada lembaran disposisi tersebut atau memberikan coretan SETUJU yang berarti siap untuk ditandatanganinya. Barulah Peraturan tersebut ditandantangani oleh otoritas untuk selanjutnya diundangkan dengan memberikan nomor register produk hukum tersebut.
Bila seorang Presiden mengaku tidak mengetahui substansi dari Peraturan yang ditandatanganinya tentulah sangat disayangkan, terlebih lagi bila Presiden melemparkan permasalahan tersebut kepada Menteri tertentu. Lebih celaka lagi bila sang menteri juga mengaku tidak tau. Pertanyaannya, siapa yang tau? Kenapa yang tidak tau begitu banyak? Apakah Pemerintahan ini benar melaksanakan pemerintahan yang berlandaskan “good governance”?
Saya, yang tidak pernah kuliah hukum dan ilmu pemerintahan, hanya bisa geleng-geleng kepala. Apakah Pemerintah (pusat) punya SOP terkait penerbitan produk hukum? ADA. Semestinya Pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada alasan untuk tidak memahaminya.
Turunan dari Undang-undang ini sudah dberlakukan untuk Pemerintah Daerah. Rezim terdahulu, berupaya menertibkan penerbitan produk hukum daerah. SOP yang harus digunakan oleh daerah adalam rangka menciptakan produk hukum yang sistemik dan terkoordinasi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam Permendagri No 1 mekanisme dan prosedur penetapan produk daerah diatur sedemikian rupa. Substansi dari produk hukum yang dihasilkanlah yang membedakannya. Dengan demikian tidak ada otoritas yang merasa tidak tau. Kalau terjadi perbedaan substansi dari apa yang diminta untuk dikaji dan dilengkapi sesuai dengan disposisi, bisa ketahuan siapa yang bermain.
Kembali ke sengkarut Perpres yang telah mencoreng muka bangsa ini, dapat dianalisa dan dicari berbagai kemungkinan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang paling menyakitkan dari Perpres tersebut bukan hanya substansi kebijakan yang dikeluarkan berupa besaran bantuan uang muka kendaraaan untuk pejabat, akan tetapi lebih dari itu, otoritas tidak memahami dan (juga) tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Mari kita lihat satu persatu kemungkinannya.
Pertama, Presiden adalah otoritas dalam Perpres tersebut. Sebagai panandatangan, presiden Jokowi bukanlah orang baru dalam dunia pemerintahan. Hampir dua periode sebagai otoritas di Kota Surakarta ditambah dua tahun lebih sebagai otoritas peraturan perundang-undangan lingkup Pemerintah Provinsi DKI, tentulah bukan waktu yang pendek. Tidak terhitung jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, Keputusan Gubernur dan Keputusan Walikota yang pernah ditandatangani dan dikeluarkan oleh (Presiden) Jokowi kala itu. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menerima argumen ini tahun pertama dari periode kepemimpinan Jokowi. Seharusnya, Presiden tidak perlu belajar lagi. Jawaban nyleneh tersebut membuka ruang untuk berbagai pertanyaan tentang apa yang dilakukan sang presiden tatkala menjadi Wali Kota atau Gubernur. Adakah SOP tertentu yang dipakai, atau tidak ada sama sekali SOP-nya. Asal ada di atas meja dan sudah diparaf hajar saja. Entahlah.
Kedua, jawaban Menteri Keuangan bahwa dia juga tidak mengetahui isi Perpres tersebut (jika benar yang ditulis media) sebenarnya dapat ditelusuri. Caranya adalah dengan mengecek penanda tangan memorandum atau Nota Naskah Dinas yang diajukan oleh pengusul Perpres tersebut. Bila tidak ditandatangani oleh Menteri Keuangan maka wajar saja Menkeu Bambang Brodjonegoro tidak tau. Lalu siapa yang mengajukannya. Mensesneg atau Menseskab pasti tau siapa yang mengusulkan. Kalau sudah jelas siapa yang menjadi pengusul, apa disposisi Mensesneg atau Menseskab terkait usulan Perpres tersebut. Adakah disposisi untuk dilakukan kajian?, atau diparaf langsung dan diletakkan di meja presiden. Kalau sudah dilakukan kajian, masihkah sama substansi dari yang disampaikan pengusul dengan hasil kajian Mensesneg atau Menseskab. Dimana letak perbedaan (biasnya). Bias tersebut yang barangkali menjadi penyebab Menteri Keuangan mengatakan tidak tau dengan substansi Perpres yang dikeluarkan tersebut.
Bila tidak ada bias sama sekali dan persis sama dengan apa yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, maka persoalannya bermula pada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya terkait SOP pengusulan penerbitan peraturan perundang-undangan. Sama dengan Presiden Jokowidodo, asal ada paraf koordinasi tanda tangani saja.
Ketiga, dan jika hal ini terjadi, sudah mencerminkan kondisi yang parah dan sama sekali tidak memperlihatkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dari rezim ini. Tanpa ada pengusul dari Kementerian dan Lembaga, tanpa ada kajian dari tim yang ditunjuk, tanpa coretan disposisi atau tanpa paraf dari pejabat yang berwenang, Perpres itu ditandatangani Presiden, berbekal hasil bincang-bincang curah gagas dengan beberapa orang.
Cara, yang menurut teman saya, sangat disukai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Semuanya bermula dari omongan dan diskusi, yang dipublikasikan lewat media resmi maupun media sosial. Setelah masayarakat mengetahui kebijakan yang diinginkan, entah berupa larangan, insentif dan sebagainya, baru dibuatkan aturan hukumnya.
Kita memang tidak bisa mendesak Mensesneg atau Menseskab untuk membuka dan menjelaskan berbagai dokumen dan catatan sebelum Perpres tersebut ditandatangani. Biarlah semuanya dibuka dua puluh tahun kemudian ketika dokumen itu sudah menjadi arsip yang sudah boleh dibuka dan dipublikasikan untuk umum.

Wassalam

nspamenan@yahoo.com Kubang Gajah, 6 April 2015

Advertisements
This entry was posted in Politik dan Kekuasaan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s