(SEKALI LAGI ) TENTANG LARANGAN RAPAT DI HOTEL

 

Siang ini, kembali membaca judul berita surat kabar dan media online tentang Instruksi Larangan PNS rapat di hotel.Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan:

 

  1. Sampai hari ini Instruksi (Presiden/Menteri?) tentang larangan rapat di hotel belum (saya) dapatkan nomor dan isi lengkapnya sehingga cukup sulit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan larangan Rapat di hotel.
  2. Terjadi kesimpang siuran tentang apa yang dimaksud dengan rapat di hotel, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PNS di ruangan pertemuan di Hotel dianggap sebagai rapat di hotel dan diekspos serta dikecam oleh media massa sebagai ketidakpatuhan.
  3. Tidak setiap kegiatan yang diadakan di hotel oleh instansi pemerintah tempat PNS bekerja adalah rapat karena ada kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain
  4. Dari sisi Pemerintah Pusat (baca: Kabinet Kerja) larangan tersebut, bila benar semua kegiatan PNS di hotel dikategorikan sebagai rapat, merupakan langkah strategis dalam rangka efisiensi anggaran.
  5. Dari sisi pemerintah pusat juga, bila kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sosialisasi, diseminasi kebijakan yang harus dilaksanakan terkait dengan visi, misi, program dan kegiatan pemerintah baru sulit dilaksanakan karena keterbatasan jumlah kapasitas ruangan yang dimiliki oleh Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  6. Dari sisi dunia, usaha khususnya penggiat MICE, mereka akan kehilangan pendapatan. Pada umumnya, kegiatan MICE yang berasal dari pemerintah (Kementrian/Lembaga/Pemda) memberikan sumbangan yang cukup besar dari pendapatan mereka.
  7. Industri kecil yang berada dan menjadi penunjang bisnis hotel akan mengalami kelumpuhan akibat berkurangnya pengunjung dan pembeli barang dan jasa mereka
  8. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 2 ayat (2) poin a, Pajak hotel, pajak restoran dan beberapa pajak lainnya merupakan pajak daerah kabupaten Kota bukan pajak pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi.
  9. Bagi sebagian Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), semakin besar jumlah penggunaan kamar, ruangan rapat, jasa transportasi dan lain-lain akan berdampak pada semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah mereka.
  10. Semakin besar PAD akan semakin membuat daerah lebih leluasa untuk mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan rakyat di daerahnya (dalam bahasa lain disebut sebagai semakin mempersempit celah fiscal) sehingga semakin berkurang ketergantungannya pada dana Perimbangan (DAK, DAU, Dana Bagi hasil, dll).
  11. Pelarangan yang menyeluruh, sebagai implementasi instruksi dimaksud akan menyebabkan daerah gagal memenuhi target PADnya terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
  12. Implikasinya adalah daerah dengan sumber daya alam yang terbatas, terutama perkotaan, akan sangat bergantung pada Pemerintah Pusat (Kabinet Kerja)
  13. Kesimpulannya (sementara) adalah adalah adanya indikasi ketidakikhlasan pemerintah pusat melihat kemajuan daerah karena berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat.
  14. Adanya keengganan Pemerintah ini untuk menyerahkan Pajak Hotel dan juga Pajak Restoran sebagai Implementasi UU 28 Tahun 2009.
  15. Kesimpulan akhir, kita tunggu wacana lain pelengkap ‪#‎100wacana‬ pengganti program 100 hari yang biasa dituntut pada pemerintahan terdahulu

Wassalam

(Parintang-rintang, 15 November 2014)

 

Advertisements
This entry was posted in Politik dan Kekuasaan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s